Apa Itu Desil 1–10? Cara Cek Desil Bansos Terbaru 2026 Secara Resmi

Bingung, apa itu arti Desil 1 sampai 10 pada bansos? Pemerintah kembali menegaskan desil sebagai indikator utama dalam penyaluran bantuan sosial pada periode anggaran tahun 2026 ini.

Penentuan angka tersebut menjadi sangat krusial, mengingat ketepatan sasaran penerima manfaat bergantung sepenuhnya pada data kesejahteraan sosial yang telah diperbarui secara berkala.

Masyarakat perlu memahami arti desil dan mekanisme cek desil DTKS agar dapat memantau status kepesertaan dalam program perlindungan sosial secara mandiri.

Urutan Desil 1 Sampai 10 Dalam Sistem DTKS

Sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau DTKS, mengelompokkan penduduk ke dalam sepuluh bagian berdasarkan tingkat kemampuan ekonomi rumah tangga yang diverifikasi lapangan.

Pengelompokan tersebut berfungsi sebagai basis data utama kementerian untuk menentukan kelayakan seseorang dalam mendapatkan berbagai jenis program bantuan sosial dari negara.

Setiap angka mewakili sepuluh persen dari total populasi penduduk yang diurutkan dari tingkat kesejahteraan terendah hingga mencapai tingkat kesejahteraan paling tinggi.

• Desil 1 (Sangat Miskin) Kelompok ini mencakup rumah tangga yang berada dalam posisi sepuluh persen terbawah dengan kondisi ekonomi paling rentan di wilayah negara Indonesia.
• Desil 2 (Miskin) Rumah tangga pada kategori ini menempati posisi antara sepuluh hingga dua puluh persen terendah dalam urutan kesejahteraan sosial penduduk secara nasional.
• Desil 3 (Hampir Miskin) Posisi ini ditempati oleh kelompok penduduk yang berada pada rentang dua puluh hingga tiga puluh persen terbawah dalam tingkat pemenuhan kebutuhan dasar.
• Desil 4 (Rentan Miskin) Kelompok ini mencakup rumah tangga yang memiliki risiko tinggi jatuh ke bawah garis kemiskinan jika terjadi guncangan ekonomi secara tiba-tiba atau global.
• Desil 5 hingga Desil 10 Kategori ini mewakili kelompok penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang lebih stabil dan umumnya tidak masuk dalam prioritas penerima bantuan sosial reguler pemerintah.

Pemahaman mengenai urutan angka ini sangat membantu masyarakat dalam mengidentifikasi posisi sosial ekonomi mereka dalam pangkalan data milik Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kelompok Sasaran Berdasarkan Angka Desil Kesejahteraan

Setiap program perlindungan sosial memiliki ambang batas desil tertentu yang menjadi syarat mutlak bagi calon penerima manfaat bantuan dari dana anggaran negara.

Pemerintah menggunakan pembagian ini untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan negara tersalurkan kepada pihak yang memang memiliki urgensi kebutuhan paling tinggi.

• Penerima PKH dan BPNT: Umumnya dialokasikan bagi keluarga yang berada pada rentang Desil 1, Desil 2, 3 dan Desil 4 berdasarkan kuota nasional.
• Penerima Bantuan Iuran JKN: Jangkauan program kesehatan ini lebih luas, sering kali mencakup hingga masyarakat yang berada pada kelompok Desil 1 sampai 4, namun bisa juga hingga desil 5 di beberapa daerah.
• Subsidi Energi: Kebijakan subsidi listrik atau gas sering kali menyasar kelompok Desil 1 hingga Desil 4 untuk menjaga daya beli masyarakat lapisan bawah.
• Program Beasiswa Pendidikan: Seleksi beasiswa seperti KIP Kuliah biasanya memberikan prioritas tertinggi bagi pendaftar yang terdata pada Desil 1, 2 dan 3.
• Kriteria Pemutakhiran: Perubahan status ekonomi rumah tangga akan berdampak langsung pada pergeseran angka desil dalam database sistem informasi kesejahteraan sosial nasional.

Penetapan status ini bersifat dinamis karena verifikasi dan validasi data terus dilakukan oleh pemerintah daerah bersama kementerian terkait setiap bulannya secara konsisten.

Syarat Pendaftaran DTKS Melalui Kantor Kelurahan Setempat

Masyarakat yang merasa layak namun belum terdaftar dalam sistem data kesejahteraan dapat mengajukan diri secara mandiri melalui alur birokrasi yang telah ditetapkan.

Proses pendaftaran ini memerlukan dokumen identitas yang sah dan harus melewati tahap musyawarah desa untuk memastikan validitas kondisi ekonomi keluarga yang bersangkutan.

Dokumen Wajib Pendaftaran

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik
   • Pemohon wajib memiliki KTP elektronik yang datanya sudah sinkron dengan sistem administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil daerah setempat.
2. Kartu Keluarga Terbaru
   • Dokumen Kartu Keluarga harus mencantumkan seluruh anggota rumah tangga secara lengkap dan akurat sesuai dengan kondisi tempat tinggal yang nyata saat ini.
3. Surat Keterangan Tidak Mampu
   • Beberapa daerah mewajibkan lampiran surat keterangan tidak mampu dari tingkat RT atau RW sebagai dokumen pendukung awal sebelum proses pengajuan dilakukan secara resmi.

Alur Verifikasi Data di Lapangan

1. Pendaftaran Melalui Desa/Kelurahan
   • Warga mendatangi kantor desa atau kelurahan dengan membawa dokumen persyaratan lengkap untuk diserahkan kepada petugas operator sistem data terpadu di wilayah tersebut.
2. Musyawarah Desa (Musdes)
   • Aparat desa melakukan musyawarah guna menentukan kelayakan pendaftar baru berdasarkan kriteria kemiskinan yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial secara berkala dan ketat.
3. Kunjungan Rumah Tangga
   • Petugas lapangan akan melakukan kunjungan langsung ke rumah pendaftar untuk mencocokkan data yang dilaporkan dengan fakta fisik bangunan serta kepemilikan aset rumah tangga.
4. Pengesahan Kepala Daerah
   • Hasil verifikasi lapangan yang sudah disetujui akan dikirimkan ke dinas sosial kabupaten untuk mendapatkan pengesahan resmi dari bupati atau wali kota sebelum dikirim.
5. Finalisasi Kementerian Sosial
   • Data yang telah disahkan daerah akan masuk ke dalam pangkalan data nasional dan mendapatkan peringkat desil sesuai dengan algoritma perhitungan kemiskinan pemerintah pusat.

Seluruh rangkaian proses pendaftaran dan pemutakhiran data tersebut tidak dipungut biaya apa pun karena merupakan layanan publik resmi yang dibiayai oleh negara.

Cara Cek Desil Bansos Terbaru 2026 Secara Resmi

Proses verifikasi data status ekonomi dapat dilakukan melalui kanal digital yang telah disediakan oleh kementerian terkait secara transparan bagi masyarakat luas.

Kemudahan akses informasi ini bertujuan agar setiap warga dapat memantau posisi kesejahteraan mereka dalam sistem database kemiskinan nasional secara mandiri dan akurat.

1. Melalui Laman Cek Bansos Kemensos

Proses identifikasi melalui situs web resmi merupakan cara paling umum dan mudah diakses oleh masyarakat di seluruh pelosok Indonesia kapan saja.

1. Akses Alamat Resmi: Pembukaan situs web dilakukan dengan mengetikkan alamat cekbansos.kemensos.go.id pada peramban perangkat seluler atau komputer yang terhubung internet stabil.
2. Input Data Wilayah: Pengisian kolom wilayah harus sesuai dengan data Kartu Tanda Penduduk, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa atau kelurahan.
3. Masukkan Nama Lengkap: Nama yang diketikkan pada kolom pencarian wajib identik dengan nama yang tertera di e-KTP tanpa ada kesalahan karakter atau gelar tambahan.
4. Verifikasi Kode Captcha: Pengisian kode keamanan atau captcha dilakukan untuk memastikan bahwa proses pencarian data dilakukan oleh manusia dan bukan sistem bot otomatis.
5. Klik Cari Data: Tombol pencarian akan memproses permintaan dan menampilkan informasi mengenai status kepesertaan bantuan sosial beserta keterangan desil jika sistem telah terintegrasi penuh.

2. Lewat Aplikasi Cek Bansos di Smartphone

Penggunaan aplikasi seluler memberikan pengalaman pengguna yang lebih personal dan memungkinkan akses fitur tambahan seperti usul sanggah bagi masyarakat yang merasa layak.

1. Unduh Aplikasi Resmi: Aplikasi bernama “Cek Bansos” dapat ditemukan di toko aplikasi resmi dan harus dipastikan dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
2. Registrasi Akun Baru: Pembuatan akun memerlukan data Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga, serta proses verifikasi foto wajah bersama e-KTP untuk keamanan.
3. Login ke Sistem: Setelah akun diverifikasi melalui email resmi, akses masuk dapat dilakukan menggunakan username dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya oleh pengguna.
4. Menu Profil: Di dalam menu profil, informasi detail mengenai data DTKS akan ditampilkan secara otomatis, mencakup status bantuan dan posisi desil rumah tangga tersebut.
5. Gunakan Fitur Tanggapan: Masyarakat dapat menggunakan fitur tanggapan jika menemukan ketidaksesuaian data antara kondisi lapangan dengan status yang tertera di dalam aplikasi digital tersebut.

3. Konsultasi Melalui Operator SIKS-NG Desa

Langkah ini dilakukan secara luring bagi masyarakat yang mengalami kendala akses teknologi atau ingin mendapatkan penjelasan lebih mendalam dari otoritas wilayah setempat.

1. Datangi Kantor Desa: Kunjungan dilakukan ke kantor desa atau kelurahan setempat pada jam kerja dengan membawa dokumen asli berupa KTP dan Kartu Keluarga.
2. Temui Operator SIKS-NG: Petugas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) memiliki otoritas untuk melihat data detail yang tidak muncul di publik.
3. Proses Pencarian NIK: Petugas akan memasukkan NIK ke dalam sistem dashboard internal pemerintah untuk memeriksa posisi desil dan status aktif bantuan pada periode berjalan.
4. Penjelasan Status: Masyarakat akan menerima penjelasan mengenai alasan penetapan desil tertentu serta informasi mengenai jadwal pencairan bantuan jika data dinyatakan telah valid dan masuk.
5. Update Data Mandiri: Jika terjadi perubahan kondisi ekonomi, masyarakat dapat mengusulkan pemutakhiran data melalui mekanisme Musyawarah Desa yang dilakukan secara berkala dan kolektif.

Integrasi teknologi dalam pemantauan status desil mempercepat alur informasi dan mengurangi potensi kesalahan pendataan di lapangan secara signifikan bagi seluruh pemangku kepentingan.

Syarat Masuk Desil Rendah untuk Mendapat Bansos

Penetapan sebuah rumah tangga ke dalam kelompok desil rendah didasarkan pada serangkaian kriteria teknis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga kondisi fisik bangunan.

Setiap variabel penilaian memiliki bobot tertentu yang kemudian diakumulasikan menjadi skor kesejahteraan untuk menentukan apakah sebuah keluarga masuk kategori miskin atau mampu.

1. Kriteria Kepemilikan Aset dan Pendapatan

Faktor finansial merupakan indikator paling dominan dalam menentukan posisi desil sebuah keluarga di dalam basis data nasional pemerintah pusat.

1. Pendapatan di Bawah Garis Kemiskinan: Rumah tangga yang memiliki penghasilan bulanan di bawah standar garis kemiskinan daerah setempat akan otomatis masuk ke desil rendah.
2. Keterbatasan Aset Bergerak: Keluarga yang tidak memiliki kendaraan bermotor roda empat atau aset mewah lainnya diprioritaskan untuk masuk ke dalam kelompok Desil 1 atau 2.
3. Ketiadaan Tabungan: Rendahnya saldo tabungan atau ketiadaan investasi finansial menjadi indikasi kuat bahwa rumah tangga tersebut berada pada kategori rentan ekonomi atau miskin.

2. Kondisi Fisik Tempat Tinggal

Kualitas hunian menjadi cerminan nyata dari tingkat kesejahteraan yang dapat diverifikasi secara fisik oleh petugas pendata di lapangan saat proses survei berlangsung.

1. Jenis Lantai Tanah atau Papan: Rumah yang masih beralaskan tanah, bambu, atau kayu berkualitas rendah biasanya dikategorikan sebagai hunian bagi masyarakat miskin ekstrem.
2. Dinding Tidak Permanen: Penggunaan material dinding berupa bambu, rumbia, atau kayu tanpa finishing permanen menunjukkan bahwa keluarga tersebut layak masuk dalam desil rendah.
3. Akses Sanitasi Terbatas: Rumah tangga yang tidak memiliki jamban pribadi atau akses air minum layak menjadi target utama untuk peningkatan status kesejahteraan melalui bantuan sosial.

3. Status Sosial dan Beban Tanggungan

Komposisi anggota keluarga memengaruhi perhitungan rasio ketergantungan ekonomi yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penilaian tingkat kemiskinan rumah tangga secara menyeluruh.

1. Adanya Lansia atau Disabilitas: Rumah tangga dengan anggota keluarga lanjut usia atau penyandang disabilitas berat mendapatkan poin tambahan untuk masuk kategori prioritas desil rendah.
2. Jumlah Anak Sekolah: Banyaknya tanggungan anak yang masih dalam usia pendidikan formal meningkatkan beban ekonomi keluarga, sehingga memengaruhi skor penilaian dalam sistem DTKS nasional.
3. Kepala Keluarga Perempuan: Keluarga yang dipimpin oleh perempuan sebagai pencari nafkah tunggal sering kali masuk dalam radar pengawasan untuk diberikan bantuan sosial rutin pemerintah.

Pemenuhan kriteria tersebut harus dibuktikan melalui proses verifikasi faktual di lapangan guna menjaga integritas data dan memastikan keadilan bagi warga lainnya.

Jadwal Penyaluran Bansos Berdasarkan Data Desil Tahun 2026

Pemerintah telah menyusun kalender penyaluran bantuan yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta hasil pemutakhiran data terpadu di tingkat desa maupun kelurahan.

Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai tanggal pasti, namun pola penyaluran biasanya mengikuti jadwal triwulan yang sudah berjalan sebelumnya.

Tahap Penyaluran	Periode Pelaksanaan	Status Terkini Tahun 2026
Tahap I	Januari – Maret 2026	Sedang Cair (Mulai 10 Februari 2026 di Bank Mandiri, BNI, BRI, BSI)
Tahap II	April – Juni 2026	Estimasi minggu ke-2 (PKH) & minggu ke-3 (BPNT) April 2026
Tahap III	Juli – September 2026	Penyaluran dana untuk triwulan ketiga secara serentak nasional
Tahap IV	Oktober – Desember 2026	Penyaluran dana untuk triwulan keempat sesuai sisa pagu anggaran

Jadwal di atas merupakan rujukan umum yang dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan teknis kementerian dan kesiapan administratif di masing-masing wilayah kabupaten.

Penyebab Perubahan Desil dalam Sistem DTKS

Status ekonomi yang dinamis menyebabkan pergeseran angka desil rumah tangga di dalam sistem pangkalan data kemiskinan pemerintah pusat secara terus menerus setiap waktu.

Masyarakat perlu memahami bahwa posisi desil bersifat tidak tetap dan dapat mengalami pembaruan berdasarkan temuan terbaru dari survei sosial ekonomi nasional yang diadakan.

Beberapa faktor teknis maupun non-teknis yang memicu terjadinya perubahan desil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Pendapatan: Keluarga yang mendapatkan pekerjaan baru atau kenaikan upah signifikan akan mengalami pergeseran desil ke tingkat yang lebih tinggi (mampu).
2. Keberhasilan Program Graduasi: Penerima bantuan yang telah berhasil mandiri secara ekonomi melalui pemberdayaan pemerintah akan dikeluarkan dari kelompok desil rendah secara otomatis.
3. Perubahan Komposisi Keluarga: Kematian anggota keluarga yang menjadi tumpuan ekonomi atau bertambahnya tanggungan dapat menurunkan skor desil menjadi lebih rendah.
4. Ketidaksesuaian Data Kependudukan: Masalah administrasi seperti NIK yang tidak padan atau KTP yang belum diperbarui dapat mengganggu pemetaan desil yang akurat dalam sistem.
5. Hasil Musyawarah Desa: Keputusan kolektif di tingkat desa dapat mengusulkan penghapusan atau penambahan data berdasarkan pengamatan langsung terhadap kondisi nyata warga sehari-hari.

Transparansi dalam perubahan data ini penting untuk menjaga integritas sistem perlindungan sosial nasional agar tetap adil dan responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat di lapangan.

Mekanisme Sanggah dan Usulan Data Kesejahteraan Sosial

Sistem data terpadu menyediakan fitur usul sanggah bagi masyarakat yang menemukan ketidaksesuaian antara data di aplikasi dengan fakta kemiskinan yang terjadi di lingkungan sekitar.

Partisipasi aktif warga dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali pada tahun 2026.

1. Fitur Usul Mandiri
   • Warga dapat mengajukan nama mereka sendiri atau orang lain yang dianggap layak mendapatkan bantuan namun belum tercatat dalam sistem pangkalan data kemiskinan nasional saat ini.
2. Fitur Sanggah Data
   • Masyarakat berhak menyanggah kepesertaan seseorang jika dinilai sudah mampu secara ekonomi atau tidak memenuhi kriteria penerima bantuan sosial sesuai regulasi yang berlaku secara sah.
3. Validasi Lanjutan Oleh Petugas
   • Setiap usulan maupun sanggahan yang masuk akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lapangan oleh petugas resmi guna menghindari adanya laporan palsu yang didasari sentimen pribadi semata.

Keberadaan fitur ini menegaskan bahwa pengelolaan data bansos saat ini mengedepankan prinsip keterbukaan dan melibatkan pengawasan langsung dari publik secara luas dan transparan sepenuhnya.

Kesimpulan

Pengelompokan rumah tangga ke dalam Desil 1 sampai 10 merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam menjalankan program perlindungan sosial yang terukur dan efisien bagi rakyat.

Pemahaman mengenai arti desil memberikan kejelasan bagi masyarakat tentang standar penilaian kesejahteraan yang digunakan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara nasional dan terpadu.

Hingga saat ini belum ada pengumuman resmi dari pemerintah mengenai perubahan struktur desil yang ekstrem untuk tahun 2026, namun proses sinkronisasi data terus berjalan secara berkala.

Masyarakat diimbau untuk selalu melakukan cek desil bansos terbaru 2026 melalui kanal digital resmi guna memastikan data yang tersimpan tetap valid dan mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya di lapangan.